Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada Februari 2015 kemarin masih dalam suasana yang kontroversial terkait dengan ketegangan antara KPK-Polri. Namun, seakan tidak awas, kontroversi baru malah kembali muncul ketika wacana mengenai pengembangan mobil nasional pada kunjungannya tersebut bergulir.

Presiden Jokowi bersama rombongan melakukan kunjungan ke kawasan pabrik Proton, perusahaan mobil nasional Malaysia. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi menyampaikan antusiasmenya untuk mewujudkan mobil nasional bagi masyarakat Indonesia. Pertentangan terhadap wacana ini pun menyeruak dari banyak kalangan di tanah air. Apalagi, kerja sama ini melibatkan perusahaan milik Hendropriyono yang merupakan kalangan dekat tim sukses pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014.

Sebenarnya, upaya untuk mewujudkan mobil nasional di Indonesia ini bukanlah yang pertama kali. Di zaman Order Baru, masyarakat Indonesia sudah mengenal merek Timor. Sayangnya, proyek ini tidak berlangsung secara berkesinambungan.

Lepasnya Timor

Ada dua "Timor" yang muncul dalam benak. Pertama sebagai merek mobil nasional, dan kedua sebagai nama suatu wilayah geografis yang dahulu pernah menjadi bagian dari NKRI. Keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama sudah terlepas dari genggaman masyarakat Indonesia.

Sebagai merek mobil, Timor merupakan nama perusahaan milik Tommy Soeharto. Dengan kekuatan penuh dari ayahnya, Tommy berhak atas monopoli program mobil nasional pionir pada 1990. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Tommy menggandeng perusahaan Kia Motors dari Korea Selatan dalam rangka kerja sama serta alih teknologi.

Pada mulanya, mobil-mobil Timor sempat berkembang di Indonesia. Namun, Timor gagal tumbuh karena krisis moneter 1998. Dengan kemunduran ini, produksi Timor terhenti dan kebutuhan masyarakat pun tidak terpenuhi. Masyarakat akhirnya kembali mencicipi mobil-mobil impor. Berhenti pulalah program mobil nasional yang pada mulanya diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Hal yang patut disayangkan adalah alih teknologi tidak berjalan seperti yang diharapkan sebelumnya. Sebagai satu-satunya pelaku, ketika Timor jatuh, berhenti pulalah alih teknologi tersebut.

Sebagai yang kedua, Timor Leste terlepas dari pangkuan NKRI. Pada rezim setelah Order Baru di bawah pemerintahan suksesi Presiden B.J. Habibie, negara ini berhasil meyakinkan masyarakat internasional bahwa Indonesia tidak lebih dari hanya sebagai negara penjajah. Desakan internasional membuat Indonesia tidak dapat berbuat banyak, bahkan dituduh sebagai penjahat hak asasi manusia.

Apa hubungan antara Timor Leste dan mobil nasional? Dari keduanya kita bisa melihat bahaya dari kepentingan asing. Selain mobil, di tahun-tahun yang sama, Indonesia sempat memiliki harapan untuk memiliki "truk terbang" nasional. Pesawat terbang N-250 (Gatotkaca) karya B.J. Habibie bersama ribuan rekanan di IPTN (sekarang PT. DI) sukses mengangkasa dan siap diproduksi untuk kebutuhan penerbangan perintis maupun ekspor. Pencapaian ini merupakan contoh sukses alih teknologi. Namun, usaha ini akhirnya terjegal juga oleh kekuatan rezim keuangan internasional, juga pada saat krisis moneter. IMF memaksa Indonesia untuk menghentikan pembiayaan industri strategis, termasuk industri kedirgantaraan.

Mobilisasi umum

Hal yang perlu dicermati adalah makna dari "mobil nasional" itu sendiri. Mobil nasional seringkali diartikan hanya sebatas program mobil murah bagi rakyat. Padahal, mobil nasional seharusnya lebih dimaknai lagi sebagai suatu upaya yang luhur dalam rangka mewujudkan cita-cita founding-fathers bangsa kita.

Kita bisa mengingat ungkapan Presiden Soekarno di masa pembebasan Irian Barat dari pendudukan Belanda pada 1960an. Frasa "mobilisasi umum" menjadi jargon penyemangat masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keutuhan NKRI saat itu. Makna dari frasa tersebut adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mengerahkan segenap kemampuannya dan tidak ada tekanan dari bangsa-bangsa asing yang mampu membendungnya.

Mobilisasi umum ini mensyaratkan adanya mobilitas nasional. Sedangkan mobilitas nasional kurang lebih maknanya sepadan dengan prinsip "politik bebas aktif" bangsa kita. Artinya, mobilitas nasional adalah nilai kemerdekaan yang perlu dihidupkan dalam kehidupan bangsa Indonesia agar mampu bebas bergerak untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban umum bagi masyarakatnya.

Mobil nasional harus dianggap sebagai pewujudan mobilitas nasional. Bila diibaratkan, Republik Indonesia saat ini merupakan sebuah mobil yang sedang dikemudikan oleh Presiden Jokowi. Kebebasan untuk memacunya dan mengarahkannya merupakan suatu penanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mobil nasional harus merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia sendiri dan tanpa tekanan dari pihak-pihak asing.

Namun, sangat disayangkan, wacana mobil nasional oleh Presiden Jokowi dalam kerangka kerja sama antara Proton dan perusahaan Hendropriyono merupakan penanda bahwa kita belum bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Kegagalan Tommy dengan Timornya harus menjadi pelajaran untuk tidak lagi memonopolikan program mobil nasional, apalagi jika memunculkan sentimen politik transaksional. Seharusnya, seluruh komponen bangsa ikut terlibat, terutama para pelajar, mahasiswa, cendekiawan dan insinyur. Program ini harus tersusun rapi lewat agenda riset nasional sebagai usaha kolektif, bukannya dikendalikan oleh kaum pemodal saja. Bahkan, sebenarnya kita tidak lagi perlu memulai dari dasar. Sudah banyak purwarupa-purwarupa mobil karya anak bangsa yang bisa dikembangkan.

Mobilitas nasional dari program ini juga harus terlepas dari kepentingan-kepentingan asing. Lima puluh tahun sudah teori bahwa alih teknologi dapat terjadi melalui perusahaan multinasional terbukti salah lewat Freeport. Jika benar alih teknologi merupakan alasan utama sejak awal, perpanjangan kontrak tambang mineral tersebut hingga tahun 2041 adalah hal yang tidak perlu. Selain itu, desakan IMF pada 1998 yang lalu untuk menghentikan industri pesawat terbang kita merupakan sinyal bahwa tidak semua bangsa asing menyukai kemandirian kita. Jika tidak ingin lagi diganggu kepentingan bangsa lain, program mobil nasional ini jangan sampai terjerat kuasa modal asing.

Pada akhirnya, mobil nasional bukan sekadar simbol yang hanya bisa dirayakan dengan euphoria semata, tetapi harus juga merupakan pewujudan kemerdekaan kita untuk memobilisasi segenap kemampuan bangsa. Presiden Jokowi perlu menemui kembali para pejuang intelektual tanah air untuk mengoordinasikan upaya ini secara kolektif. Mereka senantiasa menunggu Pak Presiden datang, tentu dengan mengendarai mobil Esemkanya sendiri.[]